Perkembangan di Bekas Negara Yugoslavia

    Negara Yugoslavia terletak di Semenanjung Balkan. Sebelum terpecah – pecah seperti sekarang, Yugoslavia merupaka Negara Republik Federasi sosialis di Eropa Tenggara yang terdiri dari atas 6 negara republic. Keenam Negara tersebut adalah Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, dan Macedonia sitambah daerah otonom Kosovo. Penduduk Yugoslavia terdiri atas 6 goongan etnis suku bangsa Slav, yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Islam Bosnia, Macedonia, dan Montenegro. Semasa Yugoslavia di bawah pemerintahan presiden Josep Broz Tito, Ia mampu berbicara di forum internasiaonal seperti ikut mempeakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok bersama Ir. Soekarno dari Indonesia.

    Pada tanggal 8 meni 1980, Joseph Broz Tito meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh sebuahpresidium. Sejak itulah, perang antarentis meland Yugoslavia. Perang tesebut diawali perang antara Serbia dan Kroasia melawan Bosnia-Heezegovina Ke-6 negra bagian tersebut memisahkan diri dari Fedrerasi Yugoslavia dan membentuk Negara merdeka dan berdaulat. Dari Negara-negara bagian tersebut. Serbia adalah satu-satunya Negara yang mewarisi perlatan militer yang paling kuat di bekas Yugoslavia.

    Perang antaretnis di bekas Yugoslavia sulit dihentikan, penyebabnya adalah:

a. Pihak Barat enggan menyelesaikan karena merasa tidak berkepentingan.

b. PBB kurang berperan kaena mengingat kepentingan Negara-negra Barat sendiri, khususnya Inggris dai Pranis adalah anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.

c. Negra-negra Non-Blok belum beperan dengan baik.

    Perang antaretneis di Yugoslavia menyebabkan perpecahan. Perpecahan tersebut diduking dengan tobmulnya nasionalisme di kalangan etnis-etnis yang ada. Akibatnya timbul negra-negra baru diYugoslavia.

A. Negara-negra Baru dan Situasi Konflik I Bekas Yugoslavia

1. Bosnia dan Herzegovina

   Negara ini menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 15 oktober 1991. Prsien terpilih adalah Alija Izetbegovic. Penduduk meyoritasnya adalah muslim Bosnia (sekitar 44%). Bosnia terletak di tengah wilayah musli, kota Bihac. Kelompok kedua adalah keturunan Serbia 31 % yang beragama katolik, ortodoks, menempati bagian timurHerzegovina dan berbatasan dengan Negara Serbia. Kelompok ketiga masyarakat kroasia. Mereka beragama KatolikRoma dan menempati daerah Herzegovia Barat.

    Negara Serba memiliki nia mencaplok wilayah Bosnia-Herzegovina. Keinginan Serbia didukung oleh masyarakat Serbia yang tinggal di Bosnia dengan rakyat Serbia. Konflik Tersebut terkenal dengan istilah Pembersihan etnis (etnis cleaning). Pada saa konflik berlangsung, ratusan ribu warga Bosnia dibantai oleh tentara Serbia. Orang-orang Bosnia yang masih hidup berusaha mengungsi ke negeri-negeri lain di Eropa. Sedangkan, orang-oang Kroasia di Bosna menginginkan bergabung dengan Negara Kroasia. Mereka memusuhi orang-orang muslm Bosnia. Permusuhan tersebut didukung oleh sukarelaan Koasia.. mereka memusuhi orang-oran muslim Bosnia. Permusuhan tersebut didukung oleh sukarelawan Kroasia. Konflik antara Bosnia dan Sebia dikenal dengan nama Perang Kroasia-Bosnia.

2. Kroasia

    Penduduk asli kroasia adalah pemeluk agama katolik Roma. Mayotias penduduknya adalah keturunan Serbia. Pada Tahun 1990, Kroasia menyelenggaakan pemilu yang dimenangkan oleh Partai Uni Demokrasi Kroasia dan terpilihlah Franjo Tudjamn sebagai presiden. Pada tanggal 23 Juni 1991, Kroasia dan orang-orang Kroasis mengungsi ke Hongaria.

3. Slovenia

    Slovenia menyatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juli 1991. Peanduduknya mayoritas dari bangsa Slovenia, sehingga kawasan ini terhindr dari kemelut seperti Negara-negara tetangganya.

4. Macedonia

    Penduduk mayoritas Macedonia terdiri atas bangsa Slavia di utara dan Yunani di selatan. Mereka mayoritas beragama Islam. Pada tanggal 9 September 1991, Macedonia menyatakan kemerdekaannya (memisahkan diri dari Yugoslavia).

5. Serbia dan Montenegro

    Serbia dan Montenegro merupakan dua Negara bagian Yugoslavia yang masih tetap mempertahankan keberadaan Federasi Yugoslavia. Wilayah Negara Serbia terluas disbanding Negara Republik bekas Yugoslavia uang lain. Di bawah pemerintahan Presiden Slobdan Milosevic yang berhaluan komunis, Serbia bercita-cita membangun “Serbia Raya”. Berbekal cita-cita tersebut Serbia bermaksud mencaplok Negara-negara teangganya. Kebetulan, masyarakat Serbia banyak yang tinggal di Negara-negara tersebut. Dengan mewarisi milier beka Yugoslavia jelas kekuatan militer Serbia paling unggul. Untuk mewujudkan impaiannya, pasukan Serbia menyeru kenegeri tetangganya. Penyerbuan dipimpin oleh Jenderal Radco Madiik yang terkenal kekejamannya. Strategi perang yang dilakukan adalah dengan cara memotong-motong wilayah sceara etnik homogeny untuk mempersempit wilayah pendudukan dan diklaim sebagai wilayahnya, dan melakukan pembunuhan missal bagi laki-laki Bosnia, serta melakukan tindakan perkosaan terhadap kaum wanita Bosnia muslim. Ini semua dimaksudnkan untuk menghapuskan keturunan bosnia muslim dari perang dunia.

B. Upaya Perdamaian di Negara-Negara Bekas Yugoslavia

    Untuk meredakan konflik di bekas Negara Yugoslavia dan menghentikan kebiadaban pasukan Serbia dan gerilyaan Kroasia-Bsnia yang pro-Kroasia di Bosnia-Herzegovina, dunia dunia internasional mengambil sikap dan tindakan sebagai berikut:

1. PBB membentuk pasukan penjaga perdamaian yang dinamakan United Nations Proection Forces
   (UNPROFOR) diikuti koningen pasukan Garud dan menyertakan battalion kesehatan yang bertugas di
   Banjakuila.

2. Dunia intenasional mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan melalui bandara Sarajevo.

3. Presiden Soeharto sebagai keua Gerakan Non-Blok (1992-1995) datang ke Sarajevo memberikan
   saran dan penengah kepada pihak-pihak yang bersengketa. Bahkan, karena gawatnya situasio
  pasukan PBB tidak berani tanggung jawab atas keselamatan rombongan Presiden Soeharto. Oleh
  karena itu, dunia internasional memuji sikap presiden Soeharto tersebut.

4. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Cyrus Vance dan perwakilan masyarakat Eropa Lord david
  Owen menyarankan berdiriny 10 provinsi berotonomi dan 9 provinsi yang memiliki suu etnis
  mayoritas. Tetapi , pihak Bosnia-Serbia menolak rencana ini.

5. Pada tanggal 1 Desember 1995, semua pihak yang bertikai menandatangani Perjanjian Perdamaian di
   Dayton (AS). Kesepakatannya sebagai berikut:

a. Bosnia-Herzegovina tetap satu Negara tetapi dibagi atas dua kesatuan, yaitu Federasi Bosnia-Kroasia
    yang menguasai 51% dari luas ilayah dan Serbia 49% dari luas wilayah.

b. Sarajevo menjadi kota terbuka dan dibawah federasi Bosnia-Kroasia.

c. Wilayah kantong muslim Bosnia. Gorazde, dapat berhubungan dengan Sarajevo.

d. Pasukan peerdmaian dibawah pengawasan langsung pasuka NATO. Dengan demikian berakhirlah
    tugas pasukan PBB, UNPROFOR.

e. Para pngungsi diizinkan kembali ke tempat tinggal.

f. Para faksi yang bertikai supaya menarik pasukannya dan Sarajevo paling lambat pada tanggal n27
   Desember 1995.

C. Situasi Terkni di Federasi Yugoslavia

    Sebelumnya sudah di jelaskan bahwa hanya Serbia dan ontenegrolah dua Negara bekas Yugoslavia yang mempertahankan federasi Yugoslavia. Namun kini nama Yugoslavia sebagai sebuah Negara sudah tidak ada lagi. Yugoslavia tinggal sejarah, yang tersisa hanya Serbia dan Montenegro Keputusan itu diambil dalam rapat parlemen pada tanggal 4 februari 2003. Negara itu baru memiliki dua nama, yaitu Serbia dan Montenegro. Keduanya memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana masa depan mereka masing-masing.

    Sekarang, Serbia dan Montenegro masih bersatu dengan pusat di Beograd. Ada beberapa urusan ditangani bersama seperti urusan pertahanan, kebijaksanaan luar negeri, hubungan ekonomi internasional dan hak asasi manusia. Sedangkan, urusan sehari-hari ditangani secara terpisah, selama tiga tahun kedepan, keduanya masih berusaha untuk bersatu. Dan baru pada tahun 2006. Serbia dan Montenegro menentukan nasibnya sendiri.

Konflik Saudara di Kampuchea (Kamboja)

    Kampuchea merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan termasuk rumpun bangsa Indo-Cina. Seperti bangsa-bangsa lain di Asia yang mengalami masa penjajahan Barat, Kampuchea mengalami penjajahan Prancis sejak tahun 1863. Perlawanan rakyat Kampuchea, dibawah pimpinan Raja Norodom Sihanouk, memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953. Sihanouk ingin membangun Kampuchea yang modern. Dalam mengerahkan dukungan politiknya, ia mendirikan front nasional yang bernama Gangkum Reastr Niyum (popular Socialist Community). Ia berhasil menekan oposisi konservatif dan radikal kiri seperti Partai Komunis Khmer yang dikenal dengan sebutan “Khmer Merah”. Sihanouk menilai ancaman dari dalam negeri lebih kecil dibanding ancaman dari negara tetangganya, yaitu Vietnam Selatan dan Thailand. Keadaan ini semakin parah dengan posisi Amerika Serikat, Cina, dan Uni Soviet yang menjadikan Kampuchea sebagai ajang perebutan pengaruh. Sihanouk mengambil sikap mengadakan pendekatan kepada Cina dan Vietnam Utara. Kampuchea mengizinkan komunis dua negara tersebut masuk ke negerinya sebagai persiapan untuk menyerang Vietnam Selatan. Norodom Sihanouk pun menolak bantuan ekonomi yang akan diberikan Amerika Serikat. Sikap Sihanouk membuat pihak oposisi dan kaum pedagang Kampuchea mengkritik tindakannya.

    Pada tahun 1970, ketika Sihanouk pergi berobat ke luar negeri kesempatan itu dimanfaatkan oleh birokrat sipil dan pejabat militer untuk menjatuhkan rezimnya. Perdana Menteri Letnan Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sisowath Sirik Matak yang pro-Amerika Serikat memimpin pemberontakan pada tanggal 18 Maret 1970. Mereka berhasil mendirikan Republik Khmer dengan Letnan Jenderal Lon Nol sebagaai presidennya pada tanggal 9 oktober 1970. Lon Nol termasuk golongan anti komunis. Ia menuntut penarikan pasukan Vietnam Utara dari Kampuchea Timur. Bahkan, ia mengizinkan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan untuk membersihkan Kampuchea dari penduduk Vietnam Utara pada April 1970.

    Sejak tergulingnya Sihanouk, Kampuchea terus dirundung kemelut yang berkepanjangan. Di satu sisi Vietnam Utara mendukung Khmer Merah untuk menggulingkan Letnan Jenderal Lon Nol (Republik Khmer). Di sisi lain, Vietnam Selatan memberi dukungan kepada Letnan Jenderal Lon Nol. Sementara itu, Norodom Sihanouk mendirikan Royal Government of Nation Union of Combodia ditempat pengasingannya (Cina). Organisasi ini mendapat dukungan Cina dan Vietnam Utara. Namun, Khmer Merah mengontrol organisasi ini. Sekertaris Jenderal Khmer Merah pada saat itu dijabat oleh Pol Pot. Mereka bergabung untuk melawan Lon Nol, setelah Lon Nol jatuh, Khmer Merah memegang kendali pemerintahan di Kampuchea. Sihanouk akan diangkat menjadi kepala negara tetapi menolak karena ia sadar kedudukannya hanya sebagai symbol tanpa memiliki kewenangan apapun.

    Pada tanggal 17 April 1975, militer Khmer Merah berhasil merebut Phom Penh. Khmer Merah membentuk pemerintahan yang revolusioner dengan menyingkirkan jutaan rakyat Kampuchea yang menentangnya. Pada tanggal 28 Maret 1976, Kampuchea mengadakan pemilu. Presiden terpilihnya adalah Khieu Shamphan dengan Perdana Menteri Pol Pot. Pemerintahan mereka diwarnai dengan terror dan kekejaman.

    Ditengah kekacauan itu, muncul tokoh Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka menentang kebijaksanaan Pol Pot. Heng Samrin adalah seorang perwira Khmer Merah. Kudeta pertama Heng Samrin dan Hun Sen mengalami kegagalan yang mengakibatkan mereka harus melarikan diri ke Vietnam. Peristiwa itu terjadi pada awal tahun 1978. Vietnam membantu Heng Samrin dan Hun Sen dengan mengirimkan tentaranya untuk menyerbu Kampuchea pada tanggal 25 Desember 1978. Vietnam berhasil mendudukkan keduanya pada pucuk pemerintahan Kampuchea. Mereka membentuk susunan pemerintahan yang bernama Dewan Devolusi Rakyat Kampuchea. Heng Samrin menjadi presiden dan Hun Sen menjabat perdana menteri. Namun, pemerintahan Heng Samrin tidak berjalan dengan mulus karena tidak mendapaatkan pengakuan internasional.

    Melihat keadaan negara seperti itu, muncullah kelompok pimpinan Son Sann, yaitu Fron Pembebasan Nasional Rakyat Kampucea yang antikomunis. Kelompok ini menentang Khmer Merah maupun Vietnam. Sementara itu, Sihanouk juga mulai mencoba mengorganisasi kelompok Son Sann dan kelompok Khieu Shamphan. Tujuan Sihanouk adalah membentuuk pemerintahan koalisi, yaitu Coalition Government for Democratic Khmer (CGDK).

Coalition Government for Democratic Khmer (CGDK) terdiri atas:

a. Funceinpec pimpinan Norodom Sihanouk.

b. Khmer Merah pimpinan Khieu Samphan.

c. Khmer Non-Komunis pimpinan Son Sann.

   Pembentukan koalisi itu terjadi pada tanggal  17 Juni 1982. Formatur pemerintahannya antara lain sebagai presiden adalah Pangeran Norodom Shanouk, Wakil Presiden Khieu Shamphan dan Perdana Menteri Son San. PBB mengakui CGDK sebagai pemerintahan yang sah di Kampuchea.

  Persoalan Kampuchea belum selesai sampai disini. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi CGDK. Masalah-masalah itu sebagai berikut.

a. Harus menghadapi pihak Heng Samrin – Hun Sen (rejim Phnom Penh)

b. Hubungan Khmer Merah – Son Sann yang tidak harmonis

c. Banyaknya pasukan Vietnam di Kampuchea

   Rejim Phnom Penh kemudian membentuk pemerintahan sendiri di Phnom Penh. Ketika terpilih menjadi perdana menteri Republik Rakyat Kampuchea sejak tahun 1984, Hun Sen membawa Kampuchea ke arah lebih moderat. Contohnya ia mau menghadiri pertemuan Jakarta Informal Meeting sebagai salah satu usaha perdamaian dari kelompok-kelompok yang bertikai di Kampuchea.

    Persoalan Kampuchea ternyata belum selesai sampai disini. Untuk membentuk pemerintahan nasional masih diperlukan beberapa kali pertemuan. Pertemuan-pertemuan tersebut, antara lain Konferensi Paris, Jakarta Informal meeting (JIM) I, dan II di Bogor atas prakarsa Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas serta perundingan Tokyo pada tanggal 4 Juni 1990. Tujuan pertemuan-pertemuan tersebut adalah mencapai kesepakatan nasional Kampuchea (mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai).

    Usaha perdamaian di Kampuchea mengalami kegagalan karena masing-masing golongan memiliki pendukung negara asing sehingga memicu konflik. Konflik Kampuchea dapat mengganggu stabilitas Asia Tenggara, karena peperangan yang terjadi dapat menjalar ke negara ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara berupaya terlibat hubungan erat, saling mempengaruhi, dan membantu di segala bidang untuk perdamaian Kampuchea. Misalnya, Indonesia berinisiatif mengadakan Jakarta Informal Meeting (JIM). Setelah situasi politik yang relative aman, Kampuchea akhirnya masuk anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Keadaan Kampuchea lebih stabil lagi ketika Pol Pot (pemimpin Khmer Merah) meninggal pada tahun 1999.

LAHIRNYA ERA REFORMASI

A. Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru

    Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tumbuh subur. Praktik korupsi menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil.

   Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial.

    Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan Koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program “Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada  tahun1997-1998.
      Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara.

    Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Maret 1998 rupiah menembus angka Rp 16.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan “Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya.

B. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

    Banyak faktor yang mendorong timbulnya Reformasi pada masa pemerintahan orba, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, yaitu:

a. Krisis Politik

   Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan
    subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.

3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki
    kebebasan untuk mengontrolnya.

4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut
    berpartisipasi dalam pemerintahan.

5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden
    melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

b. Krisis Hukum

    Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah(eksekutif).

c. Krisis Ekonomi

    Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai  tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.

d. Krisis Sosial

    Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

e. Krisis Kepercayaan

    Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

C. Munculnya Gerakan Reformasi

    Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada ttahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.

    Masalah yang sangat mendesak adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Pada waktu itu, harga sembako rakyat sempat melejit tinggi, bahkan warga masyarakat harus antri untuk membelinya.

    Sementara itu,  melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin krisis dan menyatakan bahwa pemerintahan orde baru tidak terkendali menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

    Oleh karena itu,  muncul gerakan reformasi yang bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut.

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

2. Amandemen UUD 1945.

3. Penghapusan Dwi fungsi ABRI.

4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.

5. Supremasi hukum.

6. Pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

D. Kronologi Reformasi

    Pada awal bulan Maret 1998 melalui sidang umum MPR, soeharto kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan kabinet pembangunan VII. Namun kondisi bangsa dan negara pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat.

    Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demokrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako, penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenananya.  Semakin bertambah banyak aksi para mahasiswa tersebut menyebabkan para aparat keamanan tampak kewalahan dan akhirnya mereka  harus bertindak tegas. Bentrokan antara  mahasiswa  yang menuntut reformasi  dengan aparat keamanan  tidak dapat dihindarkan.

    Pada tanggal 12  Mei 1998  dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas, serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka – luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi secara besar – besaran.

    Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dalam kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 tersebut, sejumlah pertokoan menjadi sasaran amuk massa, bahkan sampai kepada tingkat pembakaran toko-toko yang menelan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut puluhan toko hancur dibakar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar.

    Pada tanggal 17 Mei 1998 di hotel wisata, Jakarta, Nurcholish Madjid dalam jumpa pers menggulirkan ide untuk mempercepat pemilu (paling lambat tahun 2000). Menteri Sekertaris Negara pada saat itu Saadillah Mursjid tertarik dengan ide itu.

Pada tanggal 18 Mei 1998 pukul 15.00 WIB Saadillah mengundang Nurcholish Madjid ke kantor Sekertaris negara untuk menjelaskan gagasannya. Pukul 15.30 WIB Harmoko sebagai ketua MPR/DPR mengumumkan hasil rapat pimpinan DPR yang meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Namun, pada pukul 20.00 pernyataan ini dianulir oleh Jenderal Wiranto. Ia menyatakan bahwa sikap dan pendapat Harmoko adalah sebagai pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. Pada pukul 20.30 Nurcholish Madjid bertemu dengan Presiden Soeharto, ia mengatakan bahwa rakyat menghendaki Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenannya. Presiden Soeharto menanggapi dengan menyatakan bersedia untuk mundur dan meminnta bertemu dengan tokoh dari berbagai kalangan.

    Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakatra terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta menghadiri pisowanan ageng untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti dari isi maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 

    Pada tanggal 20 mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh – tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuain oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

    Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari mahkamah agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan pasal 8 UUD 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, presiden RI dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke 3

    Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden RI B.J Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi pembangunan. Pada tanggal ini pula Letjen Prabowo Subianto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya.

    Pada tanggal 10 November 1998, diprakarsai oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, Universitas Siliwangi, dan empat tokoh reformasi yaitu Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Soekarnoputri mengadakan dialog nasional di rumah kediaman Abdurrahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan. Dialog itu menghasilkan 8 butir kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.

2. Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.

3. Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.

4. Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.

5. Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap

6. Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.

7. Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.